~~ M. Syafi'ie
Hiruk pikuk pemilihan
presiden telah selesai. Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah resmi dilantik
sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 s/d 2024. Saat ini yang
ramai diperbincangkan adalah kandidat menteri yang secara langsung
bertanggungjawab terhadap eksekusi program kerakyatan. Di antara program
tersebut, akan begitu banyak kebijakan yang akan bersentuhan dengan nasib
difabel, satu komunitas masyarakat yang selama ini masih termarginalkan di
semua sektor hak yang dijamin konstitusi dan perundang-undangan.
Saat ini, Indonesia telah
memiliki dua Undang-Undang pokok yang menjamin hak-hak difabel, yaitu
Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities dan yang
terbaru Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang
disahkan oleh Jokowi Widodo. Dua regulasi ini menjamin hak-hak difabel di semua
sektor, baik hak hidup, hak bebas dari stigma, hak keadilan dan perlindungan
hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak aksesibilitas,, dan
beberapa hak yang lain, dan pada sisi yang dua regulasi ini memandatkan kepada
pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak difabel.
Namun demikian, sejak
terbitnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With
Disabilities dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, pemenuhan hak-hak difabel tidak berjalan maksimal : beberapa Rancangan
Peraturan Pemerintah yang menjadi mandat Undang-Undang belum ada progres yang
berarti dalam penyusunannya, dan pada sisi yang lain beberapa kementrian yang
semestinya bertanggungajwab terhadap substansi hak tertentu yang dimandatkan
Undang-Undang menyerahkan pengelolaannya kepada kementrian sosial karena selalu
ada pandangan bahwa yang mengurusi nasib difabel adalah semata kementrian ini.
Problem struktural ini
mengakibatkan pemenuhan hak-hak difabel cenderung berjalan di tempat dan di
lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran hak-hak difabel, baik itu diskriminasi
atas hak pekerjaan, pelanggaran hak difabel di sektor pendidikan, sarana
prasarana publik yang umumnya masih belum aksesibel, pelanggaran hak atas
peradilan yang fair, dan beberapa kasus yang lain. Situasi dan kondisi ini
meniscayakan agar tokoh yang akan mengisi kabinet Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mesti mempertimbangkan figur yang memiliki kapasitas
dan komitmen yang tinggi untuk mengarusutamakan pemenuhan hak-hak difabel.
Figur
yang Berkomitmen
Berharap hadirnya figur
menteri yang berpihak kepada nasib difabel tentu berlebihan, di tengah
kepentingan partai yang begitu kuat dan pada sisi yang lain disadari bahwa
tidak banyak kaum professional yang mendalami isu-isu difabel. Pengetahuan tentang
disabilitas beserta ragam pendekatanya tidak cukup mapan dibandingkan
pengetahuan tentang isu gender dan anak. Karena itu, berharap pada kaum
profesional yang saat ini mengemuka sebagai kandidat menteri tidak cukup memberi
jaminan bahwa mereka ketika akan menjadi menteri akan menjalankan program
dengan pendekatan yang benar dan menghargai harkat dan martabat difabel.
Terlepas dari
permasalahan ini, hal penting yang kita bisa harapkan adalah figur yang
memiliki komitmen untuk mendengarkan dan memenuhi hak-hak difabel. Tentang
bagaimana cara memenuhi hak-hak difabel dan dilakukan dengan paradigma yang
benar, para menteri harapaannya dapat mendengarkan suara kaum difabel dengan
terus menerus memastikan partisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program. Pelibatan difabel yang akan dijalankan kementrian sejalan dengan
jargon pergerakan difabel ‘nothing about
us without us. Penguatan isu disabilitas akan tambah kuat jika di semua
kementrian memiliki unit layanan disabilitas yang bertugas untuk
mengarusutamakan pemenuhan hak-hak difabel.
Saat ini, pemilihan
calon menteri oleh Presiden Joko Widodo masih terus berlangsung. Kita berharap
banyak seleksi ini akan menghadirkan figur-figur yang berkualitas,
berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi untuk kemanusiaan. Kepada figure-figur tersebut kita berharap perbaikan
nasib kaum difabel yang selama ini masih termarginalkan (dimuat di website Solider, 22 Oktober 2019)
x
0 comments:
Post a Comment